Halmahera Selatan — Gelombang protes masyarakat Desa Geti Lama, Kecamatan Bacan Barat Utara, kian membara. Kepala Desa Geti Lama, Pelipus Pesu, dituding kuat menyelewengkan dana desa, menelantarkan perangkat, hingga melumpuhkan pelayanan dasar bagi warga.
Dugaan korupsi semakin mencuat setelah material pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa semen dan besi diduga dijual oleh sang kades. Proyek sekolah itu akhirnya mangkrak, meninggalkan anak-anak desa tanpa ruang belajar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Anak-anak kami butuh sekolah, tapi pembangunan justru terhenti. Bagaimana generasi bisa maju kalau fasilitas pendidikan saja dirampas kades?” keluh seorang warga dengan nada geram, Rabu (20/8/2025).
Tak berhenti di situ, Pelipus Pesu juga dituding menelantarkan hak perangkat desa. Sejak 2022 hingga Agustus 2025, gaji mereka macet hingga 22 bulan.
Sofyan, salah satu kaur desa, merinci tunggakan itu 8 bulan di 2022, 4 bulan di 2023, 4 bulan di 2024, dan 6 bulan di 2025.
“Kami tetap bekerja melayani masyarakat, tapi hak kami diinjak. Ini bukan sekadar kelalaian, ini penindasan terang-terangan!” tegas Sofyan.
Selain macetnya gaji, Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2024 pun terhenti. Sementara sejak 2022, tak ada satu pun pembangunan berjalan meski dana desa terus cair.
“Ini jelas penyalahgunaan wewenang. Kami minta DPMD Halsel dan Inspektorat segera audit total keuangan desa sejak Pelipus menjabat,” desak Demas Kape, Kaur Kesejahteraan.
Kekecewaan warga mencapai puncak pada 15 Agustus 2025, saat Kadis DPMD Halsel, M. Zaki A. Wahab (ZK), melakukan monitoring di Geti Lama. Ratusan warga mengepung lokasi dan mendesak pencopotan Pelipus Pesu.
“Sejak 2022 desa kami terbelakang, anak-anak kehilangan sekolah, perangkat tak digaji, dan BLT macet. Kades ini gagal total! Kami minta Bupati segera berhentikan Pelipus Pesu,” teriak warga serempak.
Tuntutan masyarakat tak lagi sebatas desakan moral, tetapi sudah masuk ranah politik dan hukum. Mereka menegaskan, jika Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba tidak segera mengambil langkah tegas, aksi besar-besaran dan pemboikotan aktivitas pemerintahan desa bakal dilakukan.
“Kami sudah cukup sabar. Jangan biarkan generasi kami dikorbankan demi kerakusan seorang kades,” tandas Sofyan di hadapan Kadis DPMD.
Warga menilai, kepemimpinan Pelipus Pesu bukan hanya gagal, tetapi juga mencederai amanah rakyat dan mempermalukan wajah pemerintahan desa.
“Kami tidak butuh pemimpin yang mengkhianati rakyat. Kalau Bupati masih diam, kasus ini akan kami bawa ke ranah hukum,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Pelipus Pesu belum berhasil dikonfirmasi. Sementara Kadis DPMD Halsel juga belum memberikan keterangan resmi terkait desakan keras warga. (WR)
