JAKARTA — Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, kembali membawa semangat daerah kepulauan ke panggung nasional. Kali ini, orang nomor satu di Halsel itu menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang berlangsung di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).
Rakornas dengan tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” itu menjadi ajang bertemunya para pemangku kebijakan dari seluruh Indonesia. Sejumlah pejabat tinggi negara hadir, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardana, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, hingga Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono bersama para kepala daerah se-Nusantara.
Dalam arahannya, Menko Airlangga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperluas layanan keuangan sampai ke pelosok tanah air.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah daerah punya peran kunci dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Melalui TPAKD, kita dorong agar layanan keuangan menjangkau hingga ke desa dan wilayah kepulauan,” tegas Airlangga.
Di forum bergengsi itu, Bupati Bassam Kasuba tak tinggal diam. Ia menyoroti kondisi wilayah Halmahera Selatan yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau, di mana akses keuangan masyarakat masih terbatas.
“Kami di Halmahera Selatan siap memperkuat sinergi dengan OJK dan lembaga keuangan agar masyarakat kepulauan—baik nelayan, petani, maupun pelaku UMKM—bisa lebih mudah memperoleh pembiayaan,” ujar Bassam.
Menurut Bassam, penguatan akses keuangan merupakan salah satu langkah penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Ia juga menekankan perlunya peningkatan literasi keuangan agar masyarakat tidak sekadar mengakses dana, tetapi mampu mengelolanya secara produktif.
“Ini bukan hanya soal membuka rekening atau pinjaman, tapi bagaimana masyarakat bisa paham dan mengelola keuangan dengan bijak untuk memperkuat ekonomi keluarga,” tandasnya.
Rakornas TPAKD 2025 turut menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, hingga aparat penegak hukum dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berdaya saing.
Bagi Halmahera Selatan, langkah ini menjadi bagian dari komitmen besar Pemkab dalam mendorong pemerataan ekonomi hingga ke pelosok pulau-pulau kecil.
“Kita ingin masyarakat di Gane, Obi, dan Bacan juga bisa menikmati kemudahan akses keuangan seperti halnya di kota besar,” tutup Bupati muda itu penuh semangat.
