HALMAHERA SELATAN — Tudingan DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan terhadap pembentukan Media Center IKA Togale dinilai keliru dan tidak berdasar. Pihak Media Center IKA Togale menegaskan, lembaga yang baru dibentuk itu bukan alat politik siapa pun, apalagi milik pemerintah daerah.
Sebaliknya, keberadaan Media Center tersebut justru untuk mendukung semangat pembangunan dan memperkuat komunikasi publik yang sehat di Halmahera Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami bukan bagian dari Pemda, bukan pula alat kekuasaan siapa pun. Media Center IKA Togale dibentuk oleh organisasi, bukan oleh Bupati. Jadi menuduh kami alat politik Pemda itu tudingan yang ngawur,” tegas Tarmizi Usman, Plt Ketua Media Center IKA Togale, Selasa (21/10/2025).
Menurut Tarmizi, pernyataan GPM yang menyebut pembentukan media center sarat kepentingan politik terlalu tendensius dan berpotensi menyesatkan opini publik. Ia menegaskan, pendirian Media Center IKA Togale merupakan hasil musyawarah internal organisasi sebagai wadah komunikasi, publikasi, dan penguatan informasi antaranggota serta masyarakat luas.
“Langkah ini adalah bagian dari kontribusi kami untuk membangun ruang informasi yang positif dan mendukung agenda pembangunan Halsel,” ujarnya.
Senada disampaikan Rodi Sipondak, selaku Juru Bicara Media Center IKA Togale. Ia mengatakan, media center yang dibentuk pihaknya berkomitmen mengedepankan pemberitaan yang edukatif, berimbang, dan mendorong kemajuan daerah.
“Kami justru ingin membantu menciptakan ruang informasi yang menyejukkan. Kalau semua media sibuk memperuncing isu politik, lalu siapa yang akan menulis tentang pembangunan, pendidikan, dan kemajuan daerah?” ujar Rodi menyentil.
Ia menambahkan, tidak ada satu pun kebijakan organisasi yang diarahkan oleh pemerintah daerah. Semua struktur dan program kerja dibentuk melalui mekanisme organisasi yang sah dan mandiri.
“IKA Togale punya tanggung jawab moral untuk ikut menjaga stabilitas sosial. Kami bukan corong Pemda, tapi kami juga tidak anti terhadap pemerintah. Selama kebijakan pemerintah membawa manfaat bagi masyarakat, tentu kami dukung,” imbuhnya.
Keduanya juga menilai tudingan GPM yang menyeret nama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Halsel, Noce Tutonunu, sebagai bagian dari kepentingan politik identitas terlalu dipaksakan. Menurut mereka, kehadiran Noce dalam forum pembentukan media center semata-mata dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi, bukan pejabat daerah.
“Kalau setiap orang Togale yang kebetulan pejabat lalu dianggap mewakili Pemda, maka logikanya sangat keliru. Jangan karena satu orang, seluruh organisasi ditarik ke ranah politik,” kata Rodi menegaskan.
Lebih jauh, Media Center IKA Togale menegaskan hadir untuk mengisi ruang publik dengan informasi konstruktif di tengah derasnya pemberitaan yang kerap lebih menonjolkan sensasi ketimbang substansi.
“Kami tidak ingin masyarakat Halsel terus dijejali isu negatif. Kami hadir untuk mengabarkan hal-hal positif kemajuan desa, kiprah anak muda, budaya lokal, hingga potensi daerah. Itu kontribusi nyata kami bagi Halsel,” ujar Tarmizi.
Pihaknya juga menepis keras tudingan bahwa IKA Togale berwatak eksklusif. Sebaliknya, organisasi ini disebut selalu menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme dan kebersamaan lintas etnis di Halmahera Selatan.
“Kami tidak membeda-bedakan. Bacan, Gane, Makian, Obi — semua adalah saudara. Kami bagian dari keluarga besar Halsel, bukan tandingan siapa pun,” tutur Rodi.
Dalam penutup pernyataannya, ketua Media Center Ika-Togale Halsel mengajak semua pihak, termasuk GPM, untuk menjaga etika dalam mengkritik dan menempatkan perbedaan pandangan sebagai ruang dialog, bukan kecurigaan.
“Kalau niat kita sama untuk membangun Halsel, maka kritik seharusnya jadi bahan diskusi, bukan alat menyerang. Mari saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan,” pungkasnya. (WR)
