HALMAHERA SELATAN – Pemerintah Kecamatan Bacan Barat Utara (BBU) terus melaksanakan kegiatan monitoring wilayah sebagai bagian dari tugas dan fungsi kecamatan dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan desa. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Camat Bacan Barat Utara, Saiful Hasan, di sejumlah desa dalam wilayah kecamatan. (30/1/2026)
Sejak Januari 2026, Camat BBU melakukan monitoring di beberapa desa, di antaranya Desa Loid, Sidopo, Jojame, dan Yaba. Monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan fisik dan nonfisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai perencanaan dan hasil Musyawarah Desa (Musdes).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di Desa Jojame, Camat Saiful Hasan meninjau langsung realisasi fisik Dana Desa serta pekerjaan talut penahan banjir yang dibiayai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Meski cuaca kurang bersahabat akibat hujan dengan intensitas cukup tinggi, kondisi desa terpantau aman dan pekerjaan fisik dinilai berjalan dengan baik.
Sementara di Desa Yaba, monitoring dilanjutkan melalui rapat bersama pemerintah desa dan pemilik lahan terkait rencana pemasangan jaringan listrik menuju Dusun Kailaka. Kegiatan tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk mengevaluasi progres kegiatan fisik ADD Tahun 2025. Monitoring serupa juga dilakukan di Desa Sidopo, Geti Lama, dan Geti Baru dengan fokus pada penyerapan anggaran desa, kesiapan laporan pertanggungjawaban, serta pelayanan dasar masyarakat.
Selain aspek pembangunan desa, Camat BBU juga memberikan perhatian pada sektor pendidikan dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Dalam salah satu agenda, ia hadir bersama siswa-siswi SMP Negeri 60 untuk memberikan motivasi dan dorongan semangat belajar sebagai bagian dari pembinaan sumber daya manusia di wilayah kecamatan.
Di bidang sosial keagamaan, Saiful Hasan juga aktif melaksanakan kegiatan kemasyarakatan dengan mengisi kultum, pengajian, serta menjadi khatib pada pelaksanaan salat Jumat di sejumlah desa. Kegiatan tersebut dipandang sebagai bagian dari pendekatan sosial pemerintah kecamatan untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat.
Saiful Hasan menjelaskan bahwa kegiatan monitoring merupakan tugas melekat camat sebagai kepala wilayah sekaligus unsur perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada camat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa dan aset desa.
“Monitoring sejak awal tahun sangat penting untuk memastikan seluruh program pembangunan fisik dan nonfisik benar-benar tuntas. Ini juga menjadi prasyarat dalam penerbitan rekomendasi pencairan anggaran tahap berikutnya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peran camat tidak hanya sebagai kepala OPD, tetapi juga sebagai kepala wilayah yang bertanggung jawab memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan di seluruh desa, bukan hanya di ibu kota kecamatan. (WR)
