HALMAHERA SELATAN — Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Halmahera Selatan menggelar rapat perdana periode berjalan di Ruang Rapat Kantor Bappeda Halsel, Jumat (27/2). Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendorong percepatan akses dan inklusi keuangan di daerah.
Rapat ini dinilai memiliki nilai strategis, karena untuk pertama kalinya dilaksanakan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku Utara, setelah sebelumnya koordinasi masih berada dalam cakupan wilayah kerja OJK Manado. Dengan pola koordinasi yang lebih dekat, diharapkan efektivitas program percepatan akses keuangan dapat lebih optimal.
Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, dalam arahannya menyampaikan bahwa rapat tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat pemetaan program serta merumuskan langkah konkret percepatan akses keuangan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini merupakan rapat TPAKD pertama di periode ini, sekaligus pertama bersama OJK Maluku Utara. Dengan jangkauan koordinasi yang lebih dekat, kami optimistis upaya percepatan akses keuangan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Bassam juga menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk program TPAKD belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal, menyusul adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi tersebut, kata dia, membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian prioritas belanja. Meski demikian, Pemkab Halsel tetap menempatkan TPAKD sebagai program strategis karena dinilai memiliki dampak berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, penguatan sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan sektor perbankan menjadi kunci dalam mendorong pemberdayaan pelaku usaha, khususnya UMKM, serta sektor unggulan berbasis agro-maritim seperti pertanian dan perikanan.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat, termasuk mendorong budaya menabung dan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara lebih luas.
“Program literasi keuangan harus diperkuat, termasuk pemanfaatan KUR. Target yang terlalu kecil perlu dievaluasi. Dengan banyaknya lembaga perbankan di Halmahera Selatan, peluang untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat masih sangat terbuka,” tegasnya.
Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan, khususnya KUR, menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah menilai peningkatan literasi keuangan menjadi langkah mendesak guna memastikan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan secara tepat dan produktif.
Sementara itu, Kepala OJK Maluku Utara, Mas Sukman, menyatakan komitmen pihaknya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui pendampingan program yang terarah dan berkelanjutan.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Halmahera Selatan Abdillah Kamarullah, para staf ahli, pimpinan OPD, serta perwakilan OJK Maluku Utara berkelanjutan.
