Halsel – Pemalangan kantor desa menjadi fenomena yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Umumnya, aksi ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kepala desa yang dianggap tidak transparan dalam pengelolaan dana desa (dd) atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Kali ini, aksi pemalangan terjadi di Kantor Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan. Warga desa memutuskan memalang kantor desa sebagai bentuk protes terhadap Kepala Desa Jikotamo, Hamid Ode Umar, yang dinilai tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahun 2024. (31/12/2024)
Aksi ini bermula pada Senin, 29 Desember 2024, ketika warga mempertanyakan beberapa kegiatan fisik dan nonfisik yang hingga kini belum terealisasi, meskipun dana desa (DD) telah dicairkan. Dalam rapat yang diinisiasi oleh warga, berbagai tuntutan disampaikan, termasuk realisasi program fisik, Bantuan Langsung Tunai (BLT), anggaran pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan BUMDES.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam rapat itu, kami mempertanyakan kenapa kegiatan yang dibiayai dana desa tahun 2024 tidak berjalan, padahal anggarannya sudah dicairkan,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga juga menuntut transparansi dan akuntabilitas terkait penggunaan dana desa.
“Kami meminta Kepala Desa Jikotamo agar terbuka soal anggaran yang sudah dicairkan tetapi tidak direalisasikan. Semua program harus dijalankan sesuai peruntukannya,” tambahnya.
Warga merasa kecewa karena kepala desa tidak memberikan jawaban yang memadai.
“Kades hanya bilang, ‘itu nanti urusan saya dengan inspektorat,’ tanpa memberikan penjelasan yang jelas kepada warga,” ungkap warga lainnya.
Akibat ketidakpuasan ini, pada rapat kedua yang digelar Senin, 30 Desember 2024, warga akhirnya memutuskan untuk memalang Kantor Desa Jikotamo sebagai langkah protes terhadap kepemimpinan kepala desa.
Hingga berita ini di tayangkan Kepala desa jikotamo Masi dalam upaya di konfirmasi
