AMP HAM Malut -Jakarta Desak Dewas KPK Segera Rekomendasikan Pemecatan Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto

- Jurnalis

Selasa, 7 Januari 2025 - 15:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Aliansi Mahasiswa Peduli Hak Asasi Manusia Maluku Utara – Jakarta (AMP HAM Malut-Jakarta) kembali menggelar aksi damai “Jihad Kemanusiaan Jilid II” di gedung merah putih KPK pada Senin 6 Januari 2025. (07/01/2025)

Dalam aksi ini,  AMP HAM Malut-Jakarta mendesak Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera merekomendasikan pemecatan Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

Desakan ini disampaikan terkait ketidakmampuan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam memimpin dan mengelola anggotanya. Salah satu kejadian yang menjadi sorotan adalah tindakan penjemputan paksa KPK terhadap terdakwa KH. Abdul Gani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara, yang dilakukan di Rumah Sakit Chasan Boesoirie, Ternate. Tindakan tersebut dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), mengingat AGK saat itu sedang dalam kondisi sakit parah dan tidak berdaya.

“Penjemputan paksa KPK terhadap AGK di RS Chasan Boesoirie Ternate sangat menyayat hati kami sebagai aktivis HAM. Saat itu, AGK dalam kondisi sakit parah dan tidak berdaya,” ujar Koordinator Lapangan AMP HAM Malut-Jakarta, Alfi Abusar.

Alfi menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. “Menurut ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia, setiap individu berhak mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan perawatan medis yang layak. Penjemputan paksa tanpa memperhatikan kondisi kesehatan dapat memunculkan pertanyaan mengenai prosedur hukum yang berlaku dan mencoreng citra penegakan hukum di negara kita,” tambahnya.

Baca Juga :  DPRD Halmahera Selatan Tetapkan Bassam-Helmi Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Periode 2025-2030

AMP HAM Malut-Jakarta berharap Dewas KPK dapat mengambil langkah tegas dengan merekomendasikan pemecatan Setyo Budiyanto. Langkah ini dinilai penting untuk memulihkan integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap KPK sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berita Terkait

Gagasan Kadis PMD Soal Retreat Kades Se-Halsel Dapat Apresiasi, Sefnat Tagaku: Langkah Bijak untuk Pembangunan Desa
Didampingi Kadis DPMD, Wabup Helmi Umar Muchsin Mediasi Pembukaan Kantor Desa Tomori
Jadi Narasumber di Universitas Terbuka, ZK Paparkan Konsep Pembangunan Desa Berbasis Agromatim
Dialog Presiden dan Tokoh Bangsa: Suara Rakyat di Istana Bergaung di Tengah Aksi Demonstrasi Jalanan
Putra Halsel, Ikmal M. Kiat, Angkat Nama Daerah di Ajang Youth International Training Jakarta
Pemdes Liaro Salurkan Program dan Bantuan, Sejalan dengan Visi Agromatim Pemda Halsel
Ikon Salawaku di Masjid Raya Sofifi Dibongkar, Muncul Dugaan Upaya Menghapus Jejak Alm KH Abdul Gani Kasuba
Pemda Perlu Tingkatkan Sumber Pendanaan Alternatif untuk Kemandirian Fiskal
Berita ini 100 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 1 Oktober 2025 - 17:55 WIB

Gagasan Kadis PMD Soal Retreat Kades Se-Halsel Dapat Apresiasi, Sefnat Tagaku: Langkah Bijak untuk Pembangunan Desa

Selasa, 30 September 2025 - 13:03 WIB

Didampingi Kadis DPMD, Wabup Helmi Umar Muchsin Mediasi Pembukaan Kantor Desa Tomori

Kamis, 11 September 2025 - 11:00 WIB

Jadi Narasumber di Universitas Terbuka, ZK Paparkan Konsep Pembangunan Desa Berbasis Agromatim

Selasa, 2 September 2025 - 16:56 WIB

Dialog Presiden dan Tokoh Bangsa: Suara Rakyat di Istana Bergaung di Tengah Aksi Demonstrasi Jalanan

Minggu, 31 Agustus 2025 - 12:48 WIB

Putra Halsel, Ikmal M. Kiat, Angkat Nama Daerah di Ajang Youth International Training Jakarta

Jumat, 29 Agustus 2025 - 22:15 WIB

Pemdes Liaro Salurkan Program dan Bantuan, Sejalan dengan Visi Agromatim Pemda Halsel

Kamis, 28 Agustus 2025 - 00:08 WIB

Ikon Salawaku di Masjid Raya Sofifi Dibongkar, Muncul Dugaan Upaya Menghapus Jejak Alm KH Abdul Gani Kasuba

Selasa, 26 Agustus 2025 - 05:31 WIB

Pemda Perlu Tingkatkan Sumber Pendanaan Alternatif untuk Kemandirian Fiskal

Berita Terbaru