AMP HAM Malut -Jakarta Desak Dewas KPK Segera Rekomendasikan Pemecatan Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto

- Jurnalis

Selasa, 7 Januari 2025 - 15:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Aliansi Mahasiswa Peduli Hak Asasi Manusia Maluku Utara – Jakarta (AMP HAM Malut-Jakarta) kembali menggelar aksi damai “Jihad Kemanusiaan Jilid II” di gedung merah putih KPK pada Senin 6 Januari 2025. (07/01/2025)

Dalam aksi ini,  AMP HAM Malut-Jakarta mendesak Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera merekomendasikan pemecatan Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

Desakan ini disampaikan terkait ketidakmampuan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam memimpin dan mengelola anggotanya. Salah satu kejadian yang menjadi sorotan adalah tindakan penjemputan paksa KPK terhadap terdakwa KH. Abdul Gani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara, yang dilakukan di Rumah Sakit Chasan Boesoirie, Ternate. Tindakan tersebut dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), mengingat AGK saat itu sedang dalam kondisi sakit parah dan tidak berdaya.

“Penjemputan paksa KPK terhadap AGK di RS Chasan Boesoirie Ternate sangat menyayat hati kami sebagai aktivis HAM. Saat itu, AGK dalam kondisi sakit parah dan tidak berdaya,” ujar Koordinator Lapangan AMP HAM Malut-Jakarta, Alfi Abusar.

Alfi menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. “Menurut ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia, setiap individu berhak mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan perawatan medis yang layak. Penjemputan paksa tanpa memperhatikan kondisi kesehatan dapat memunculkan pertanyaan mengenai prosedur hukum yang berlaku dan mencoreng citra penegakan hukum di negara kita,” tambahnya.

Baca Juga :  Media Center IKA Togale Halsel Apresiasi Pemerintah Daerah atas Pengakuan IPDN

AMP HAM Malut-Jakarta berharap Dewas KPK dapat mengambil langkah tegas dengan merekomendasikan pemecatan Setyo Budiyanto. Langkah ini dinilai penting untuk memulihkan integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap KPK sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berita Terkait

Penguatan Birokrasi, Bassam Resmi Lantik Delapan Pejabat Pemkab Halsel
Jelang Nataru 2025, KUA Gane Barat Berbagi Air Mineral di Pelabuhan Saketa
Sosialisasi Empat Pilar, Alqassam Ingatkan Pentingnya Pancasila dan NKRI
Bassam Kasuba Antar Halsel Ukir Prestasi Digitalisasi Tingkat Nasional
Dinamika Persaingan Usaha Dinilai Jadi Pemicu Isu Negatif
Tindak lanjut Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025, Bawaslu Halsel Gelar Rakoor Bersama KPU.
57 Desa Terlambat LPJ, Fisik Tahap II Dipotong, Hanya Terima BLT dan Pangan
Serangan Buzzer ke Nazlatun Ukhra Kasuba dan Alm. KH Abdul Gani Kasuba: Jejak Operasi Opini yang Diduga Mengalir dari Lingkar Kekuasaan
Berita ini 101 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 13 Januari 2026 - 14:45 WIB

Penguatan Birokrasi, Bassam Resmi Lantik Delapan Pejabat Pemkab Halsel

Selasa, 23 Desember 2025 - 13:25 WIB

Jelang Nataru 2025, KUA Gane Barat Berbagi Air Mineral di Pelabuhan Saketa

Senin, 15 Desember 2025 - 19:53 WIB

Sosialisasi Empat Pilar, Alqassam Ingatkan Pentingnya Pancasila dan NKRI

Minggu, 7 Desember 2025 - 03:15 WIB

Bassam Kasuba Antar Halsel Ukir Prestasi Digitalisasi Tingkat Nasional

Jumat, 28 November 2025 - 09:37 WIB

Dinamika Persaingan Usaha Dinilai Jadi Pemicu Isu Negatif

Rabu, 26 November 2025 - 15:15 WIB

Tindak lanjut Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025, Bawaslu Halsel Gelar Rakoor Bersama KPU.

Senin, 24 November 2025 - 20:59 WIB

57 Desa Terlambat LPJ, Fisik Tahap II Dipotong, Hanya Terima BLT dan Pangan

Kamis, 20 November 2025 - 01:32 WIB

Serangan Buzzer ke Nazlatun Ukhra Kasuba dan Alm. KH Abdul Gani Kasuba: Jejak Operasi Opini yang Diduga Mengalir dari Lingkar Kekuasaan

Berita Terbaru

Adventorial

Panitia Seleksi Umumkan Tiga Besar JPT Pratama Pemkab Halsel

Rabu, 7 Jan 2026 - 15:05 WIB