AMP HAM Malut -Jakarta Desak Dewas KPK Segera Rekomendasikan Pemecatan Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto

- Jurnalis

Selasa, 7 Januari 2025 - 15:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Aliansi Mahasiswa Peduli Hak Asasi Manusia Maluku Utara – Jakarta (AMP HAM Malut-Jakarta) kembali menggelar aksi damai “Jihad Kemanusiaan Jilid II” di gedung merah putih KPK pada Senin 6 Januari 2025. (07/01/2025)

Dalam aksi ini,  AMP HAM Malut-Jakarta mendesak Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera merekomendasikan pemecatan Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

Desakan ini disampaikan terkait ketidakmampuan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam memimpin dan mengelola anggotanya. Salah satu kejadian yang menjadi sorotan adalah tindakan penjemputan paksa KPK terhadap terdakwa KH. Abdul Gani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara, yang dilakukan di Rumah Sakit Chasan Boesoirie, Ternate. Tindakan tersebut dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), mengingat AGK saat itu sedang dalam kondisi sakit parah dan tidak berdaya.

“Penjemputan paksa KPK terhadap AGK di RS Chasan Boesoirie Ternate sangat menyayat hati kami sebagai aktivis HAM. Saat itu, AGK dalam kondisi sakit parah dan tidak berdaya,” ujar Koordinator Lapangan AMP HAM Malut-Jakarta, Alfi Abusar.

Alfi menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. “Menurut ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia, setiap individu berhak mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan perawatan medis yang layak. Penjemputan paksa tanpa memperhatikan kondisi kesehatan dapat memunculkan pertanyaan mengenai prosedur hukum yang berlaku dan mencoreng citra penegakan hukum di negara kita,” tambahnya.

Baca Juga :  Gugatan Pilkada Ditolak MK, Bassam-Helmi Siap Memimpin Halmahera Selatan

AMP HAM Malut-Jakarta berharap Dewas KPK dapat mengambil langkah tegas dengan merekomendasikan pemecatan Setyo Budiyanto. Langkah ini dinilai penting untuk memulihkan integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap KPK sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berita Terkait

Monitoring di Kasiruta Timur, DPMD Halsel Pastikan Lpj sesuai Fakta di Lapangan 
Dinas PMD Halsel Pertegas Tanggung Jawab Moril Lewat Kunjungan ke Desa
Politisi Muda PKS Dukung Pengurus Baru APDESI Halsel Majukan Desa di Bumi Saruma
Pengurus DPC Apdesi Halsel 2025–2030 Resmi Dilantik
Bupati Halsel Tinjau Proyek Jalan Lingkar Botang Lomang
MPR RI Gandeng Dikbud Malut Gelar Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan
Bupati Halsel Temui Wamenakertrans, Bahas Sinergi Penguatan Tenaga Kerja dan Kawasan Transmigrasi
BPKAD Halsel: Pencairan DBH Tahap I Dimulai, Desa Wajib Lengkapi Administrasi
Berita ini 99 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 17 Agustus 2025 - 09:58 WIB

Monitoring di Kasiruta Timur, DPMD Halsel Pastikan Lpj sesuai Fakta di Lapangan 

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 09:38 WIB

Dinas PMD Halsel Pertegas Tanggung Jawab Moril Lewat Kunjungan ke Desa

Kamis, 14 Agustus 2025 - 08:43 WIB

Politisi Muda PKS Dukung Pengurus Baru APDESI Halsel Majukan Desa di Bumi Saruma

Rabu, 13 Agustus 2025 - 08:09 WIB

Pengurus DPC Apdesi Halsel 2025–2030 Resmi Dilantik

Kamis, 7 Agustus 2025 - 19:22 WIB

Bupati Halsel Tinjau Proyek Jalan Lingkar Botang Lomang

Senin, 28 Juli 2025 - 07:59 WIB

MPR RI Gandeng Dikbud Malut Gelar Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan

Selasa, 15 Juli 2025 - 08:00 WIB

Bupati Halsel Temui Wamenakertrans, Bahas Sinergi Penguatan Tenaga Kerja dan Kawasan Transmigrasi

Minggu, 22 Juni 2025 - 12:47 WIB

BPKAD Halsel: Pencairan DBH Tahap I Dimulai, Desa Wajib Lengkapi Administrasi

Berita Terbaru

Adventorial

Bupati Halsel Sambut Ketua Umum DPP APDESI di Bandara Oesman Sadik

Kamis, 14 Agu 2025 - 07:43 WIB

Adventorial

Pengurus DPC Apdesi Halsel 2025–2030 Resmi Dilantik

Rabu, 13 Agu 2025 - 08:09 WIB