Halsel –Warga Desa Galala, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), geram dengan praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diduga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Mereka mendesak Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Halsel untuk segera bertindak tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan serta memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan transparan dan sesuai ketentuan.
Keluhan ini mencuat setelah warga menemukan minyak tanah dijual seharga Rp8.500 per liter di salah satu pangkalan di desa tersebut. Padahal, sesuai Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 184 Tahun 2022, HET minyak tanah ditetapkan sebesar Rp4.000 per liter. Artinya, warga harus membayar lebih dari dua kali lipat harga resmi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain harga yang mencekik, distribusi minyak tanah juga dinilai tidak transparan. Pasokan cepat habis dalam waktu kurang dari dua hari, menimbulkan dugaan adanya penjualan keluar desa secara ilegal.
“Minyak tanah saya beli di pangkalan itu seharga Rp8.500 per liter, dan stoknya cepat sekali habis. Kadang saya masih di kebun, jadi tidak sempat ambil. Pas mau beli, katanya sudah habis. Ini berarti mereka jual ke luar,” ujar salah satu warga, Senin (18/2/2025).
Warga menuding Pangkalan Inang Jaya, yang dikelola oleh Alimudin, sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas ketidakwajaran ini. Dugaan kuat menyebutkan bahwa pangkalan ini lebih memilih menjual minyak tanah ke luar desa demi keuntungan yang lebih besar, sementara warga setempat kesulitan mendapatkan hak mereka.
Saat dikonfirmasi, pengelola pangkalan tidak menampik penjualan minyak tanah di atas HET. Ia berdalih bahwa harga tersebut disebabkan oleh tingginya biaya transportasi. Namun, alasan ini tidak bisa menjadi pembenaran. Seharusnya, mekanisme distribusi BBM bersubsidi diawasi ketat agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.
Apalagi, minyak tanah merupakan kebutuhan pokok masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada bahan bakar ini untuk memasak dan keperluan sehari-hari. Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya akan semakin merugikan warga kecil.
Masyarakat kini menunggu tindakan konkret dari Pemda Halsel dan Diskoperindag. Mereka meminta dinas terkait segera turun tangan melakukan investigasi serta memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Jika praktik seperti ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin warga semakin terbebani dengan harga BBM yang melambung tinggi, sementara subsidi pemerintah justru dinikmati oleh segelintir pihak yang bermain curang.
