Halmahera Selatan – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan menjadi instansi pertama yang mulai menerapkan Program Pembinaan Aparatur Berbasis Nilai (PABN), sebuah inisiatif yang digagas oleh Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi berbasis etika kerja.(19/5/2025)
Penerapan perdana program ini berlangsung di bawah kepemimpinan Kepala Dinas PMD, Zaki Abd Wahab (ZK). Dalam keterangannya kepada wartawan pada Kamis (15/5), ZK menjelaskan bahwa PABN dirancang untuk membentuk aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan staf pemerintahan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berkarakter dan berintegritas.
“Program ini mendukung arah kebijakan kepala daerah dalam membangun birokrasi yang bersih dan melayani. Nilai-nilai dasar ASN seperti integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap pelayanan publik menjadi pilar utama,” kata Zaki di ruang kerjanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, PABN menekankan pembinaan yang tidak semata berfokus pada peningkatan kapasitas teknis, melainkan juga pada pembentukan karakter dan sikap kerja. DPMD, lanjut Zaki, mulai menerapkan program ini melalui kegiatan internal seperti pelatihan kepemimpinan personal, penegakan disiplin waktu, serta penguatan spiritualitas ASN, termasuk imbauan pelaksanaan ibadah tepat waktu.
Ia menambahkan bahwa program ini berlaku menyeluruh, tidak hanya bagi pejabat struktural di OPD, tetapi juga untuk seluruh lapisan ASN, PPPK, dan staf administrasi. Zaki menyebut bahwa implementasi tahap awal mendapat respons positif dari jajarannya.
“Partisipasi aktif seluruh staf dalam program ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan berbasis nilai dapat diterima dengan baik jika diarahkan secara konsisten dan inklusif,” ujarnya.
Meskipun baru diterapkan di satu OPD, program ini diharapkan menjadi model yang dapat diadaptasi oleh dinas lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Secara umum, langkah ini mencerminkan kebutuhan akan pendekatan pembinaan aparatur yang lebih menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada hasil kerja, tetapi juga pada proses dan nilai-nilai yang mendasarinya.
Penerapan PABN di DPMD dapat menjadi batu pijakan awal untuk mendorong reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan bernilai di tingkat lokal. Namun demikian, keberlanjutan dan pengawasan pelaksanaannya akan menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas program ini di masa mendatang.
Penulis : Red
Editor : Red
