JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyoroti masih lemahnya keterkaitan antara anggaran, output program, dan dampak nyata kebijakan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) terhadap pembangunan daerah, khususnya wilayah di luar Pulau Jawa.
Sorotan tersebut disampaikan Izzuddin dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1).
Legislator asal Maluku Utara ini mengakui paparan kinerja Kemenekraf secara umum terlihat kuat dari sisi makro. Namun, menurutnya, laporan tersebut belum mampu menjelaskan dampak konkret program kementerian terhadap daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Paparan kinerjanya cukup kuat secara makro, tetapi masih lemah dalam menjelaskan hubungan langsung antara anggaran yang digunakan dengan output, outcome, serta dampaknya bagi daerah,” ujar Izzuddin.
Ia menyoroti capaian indikator kinerja utama seperti investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja yang dilaporkan mencapai 97 persen dari target, namun dinilai belum disertai penjelasan detail terkait sebaran wilayah dan jenis pelaku usaha yang terlibat.
“Capaian investasi Rp132,04 triliun dan ekspor USD 26,44 miliar ini belum jelas sebaran daerahnya. Juga belum terlihat porsi usaha mikro dibanding usaha besar, serta kontribusi langsung program Kemenekraf terhadap capaian tersebut,” tegasnya.
Menurut Izzuddin, tanpa kejelasan tersebut, capaian kinerja berpotensi lebih didorong oleh mekanisme pasar dan peran investor besar, bukan hasil intervensi kebijakan pemerintah.
“Pertanyaan kami sederhana, berapa persen capaian itu yang benar-benar merupakan hasil langsung program Kemenekraf, bukan semata karena faktor pasar atau investor besar,” lanjutnya.
Selain itu, ia juga menyoroti ketimpangan subsektor dan geografis dalam investasi ekonomi kreatif yang hingga kini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Investasi masih didominasi subsektor aplikasi, fashion, kriya, dan kuliner, serta terkonsentrasi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Ini menunjukkan wilayah luar Jawa belum menjadi prioritas nyata,” ungkapnya.
Izzuddin menilai ekonomi kreatif di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal—termasuk Maluku Utara—belum terlihat secara eksplisit dalam kebijakan afirmatif Kemenekraf.
“Ekonomi kreatif di luar Jawa hampir tidak terlihat secara jelas. Bahkan belum tampak kebijakan afirmatif yang kuat untuk provinsi kepulauan, wilayah perbatasan, dan daerah tertinggal,” katanya.
Meski demikian, di akhir pernyataannya, Izzuddin tetap memberikan apresiasi terhadap tingkat serapan anggaran Kemenekraf tahun 2025, sembari berharap perencanaan tahun berikutnya lebih berorientasi pada pemerataan.
“Kami mengapresiasi serapan anggaran 2025. Namun pada tahun anggaran 2026, kami berharap kinerja Kemenekraf tidak hanya bagus di angka, tetapi juga lebih adil dan berdampak nyata bagi seluruh daerah,” pungkasnya. (*)
