MALUTEKSPOSE | Jakarta – Komisi VII DPR RI menyoroti kasus keracunan yang menimpa 15 siswa SDN Cidadap Sukabumi akibat mengonsumsi camilan impor asal China.
Peristiwa yang terjadi pada Mei 2024, ketika belasan siswa SDN Cidadap I, Kabupaten Sukabumi kelas 2A membeli dan mengkonsumsi jajanan di sebuah warung dekat sekolah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden ini terjadi di Jalan Goalpara, Desa Limbangan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Makanan yang diduga menyebabkan keracunan adalah jajanan hasil impor dari China.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus ini kemudian menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Izzuddin Al Qassam Kasuba, yang menegaskan pentingnya pengawasan pemerintah terhadap produk makanan yang beredar di Indonesia.(30/10/2024)
Al Qassam Kasuba menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih produk makanan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Kesadaran konsumen adalah kunci untuk melindungi kesehatan mereka sendiri dan mendorong industri dalam negeri agar lebih kompetitif,” ujarnya.
Ia mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap produk makanan impor serta mengambil langkah-langkah preventif agar kasus serupa tidak terulang.
“Saya mendorong BSN untuk meningkatkan sosialisasi mengenai SNI kepada masyarakat agar mereka lebih selektif dalam memilih produk yang aman untuk dikonsumsi. Isu pangan dan gizi harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, dan saya berharap ada koordinasi lintas sektor antar lembaga untuk menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.
Al Qassam Kasuba juga meminta pemerintah melakukan audit berkala terhadap produk makanan impor yang masuk ke Indonesia.
“Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan semua produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan kualitas,” pungkasnya.
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI, Al Qassam Kasuba berkomitmen untuk terus memantau situasi ini dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, produsen, serta konsumen dalam menciptakan lingkungan konsumsi yang lebih aman.
“Perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan terkait produk pangan,” tutupnya.