Ketum PWDPI Desak KPK Bongkar Dugaan Korupsi Subsidi Energi

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut dugaan korupsi terkait subsidi energi yang digelontorkan pemerintah setiap tahun sebesar Rp 386 triliun.

“Isu yang sedang hangat saat ini adalah kenaikan harga elpiji 3 kg di berbagai daerah, yang mencapai Rp 20.000 hingga Rp 24.000 per tabung,” ujar Nurullah pada Rabu (5/2/2025).

Nurullah menegaskan bahwa harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg yang ditetapkan pemerintah hanya Rp 12.750 per tabung. Pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung untuk menekan harga jual ke masyarakat. Namun, ia mencurigai adanya kebocoran dalam penyaluran subsidi tersebut.

“Bukan hanya kebocoran subsidi, tetapi juga dugaan bahwa sejumlah oknum pengusaha dan pejabat Pertamina telah mengambil keuntungan besar dari penjualan gas elpiji bersubsidi,” tambah Nurullah. Menurutnya, jika setiap tabung dijual dengan selisih harga Rp 6.000 hingga Rp 7.000, maka keuntungan yang diraup bisa mencapai triliunan rupiah.

Nurullah mendesak KPK dan aparat penegak hukum untuk segera mengaudit dan mengusut tuntas kasus ini demi mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa harga elpiji 3 kg seharusnya hanya Rp 12.750 per tabung. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung, sehingga harga aslinya yang tanpa subsidi mencapai Rp 42.750 per tabung.

“APBN digunakan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk subsidi untuk BBM, elpiji, listrik, dan pupuk,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa total anggaran subsidi energi yang disalurkan pemerintah pada 2024 mencapai Rp 386,9 triliun. Namun, fakta di lapangan menunjukkan harga elpiji 3 kg di berbagai daerah terus melonjak hingga menembus angka Rp 20.000 per tabung, jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah