Halsel – Pelayanan kesehatan di Puskesmas Jiko, Halmahera Selatan, kembali menuai kritik tajam, dari sejumlah keluhan warga mencuat pasca libur Idul Fitri, memicu reaksi keras dari Aktivis Mandioli Selatan, Ikmal Umsohy, SH, yang menilai kondisi tersebut sebagai bentuk kegagalan birokrasi dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.
Dalam keterangannya, Senin (7/4/2025), Ikmal yang juga seorang advokat dan politisi muda Partai Hanura, menuding bahwa buruknya pelayanan di Puskesmas Jiko bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan gejala sistemik yang mencerminkan lemahnya pengawasan, manajemen, dan kepemimpinan di sektor kesehatan.
“Ini bukan kasus satu-dua hari. Sudah berulang kali terjadi dan tetap dibiarkan. Pemerintah daerah seolah tutup mata. Jika pelayanan dasar seperti kesehatan saja tidak mampu dikelola, lalu untuk apa birokrasi ini ada?” kata Ikmal di kantornya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu sorotan utama adalah absennya pimpinan Puskesmas dari tempat tugas. Ikmal menyebut, pemimpin fasilitas kesehatan yang lebih sering berada di luar daerah telah melanggar prinsip etika, profesionalisme, dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“ASN digaji oleh negara untuk melayani rakyat, bukan melancong atas nama jabatan. Ketidakhadiran pimpinan Puskesmas merupakan bentuk pembangkangan terhadap sumpah jabatan dan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang ASN,” tegasnya.
Politisi dan praktisi hukum itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan UU Nomor 20 Tahun 2023 yang menegaskan pentingnya integritas, dedikasi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Ketidaksanggupan ASN dalam memberikan pelayanan berkualitas, kata Ikmal, bukan hanya cermin ketidakmampuan, tapi juga pengkhianatan terhadap amanah publik.
Lebih jauh, Ikmal menilai Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Selatan juga patut dievaluasi karena dinilai gagal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
“Ini bukan soal pencopotan satu dua orang. Ini soal membenahi sistem yang lumpuh. Kalau Kadis Kesehatan tidak mampu mengendalikan bawahannya, maka dia juga layak untuk dievaluasi. Jangan sampai masalah ini dibiarkan sampai ada korban,” ujarnya.
Ikmal mendesak Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, agar tidak tinggal diam. Menurutnya, jika pimpinan daerah tidak bertindak tegas, maka citra pemerintahan ikut tercoreng, dan kepercayaan publik akan terus terkikis.
“Bupati harus berani ambil sikap. Copot pimpinan Puskesmas yang tidak becus, evaluasi Dinkes, dan perbaiki sistem pelayanan kesehatan. Ini soal nyawa rakyat, bukan sekadar laporan kinerja,” pungkasnya.
Penulis : Tim
Editor : WR
