Pemkab Halsel dan Ombudsman RI Perkuat Sinergi Pengawasan Pelayanan Publik

Halmahera Selatan – Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara bersama jajaran, melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) di ruang rapat Kantor Bupati, Kamis (18/9/2025)

Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, didampingi Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, Sekretaris Daerah Safiun Radjulan, serta sejumlah asisten, staf ahli, dan kepala OPD terkait, menyambut langsung kehadiran rombongan Ombudsman.

Audiensi tersebut bertujuan memperkuat kerja sama antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Iriani Abd. Kadir, menyampaikan pentingnya membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah guna mencegah terjadinya praktik maladministrasi dan memperkuat tata kelola pelayanan publik.

“Sinergi ini dapat diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi bagi para aparatur penyelenggara pelayanan publik, sejalan dengan komitmen Pemkab Halsel dalam meningkatkan mutu layanan hingga ke tingkat desa,” ujar Iriani.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan Ombudsman, pelayanan publik di Kabupaten Halmahera Selatan dalam dua hingga tiga tahun terakhir berada pada zona hijau, yang menandakan kinerja pelayanan publik di daerah ini sudah tergolong baik. Pencapaian tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Sementara itu, Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kunjungan Ombudsman RI. Menurutnya, pemerintah daerah selalu terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pelayanan publik di Halsel.

“Pemerintah Kabupaten Halsel tidak anti kritik. Justru kritik itu vitamin bagi kita untuk terus berbenah dan membangun Halmahera Selatan yang lebih baik,” tegas Bassam.

Bupati berharap kerja sama antara Pemkab Halsel dan Ombudsman RI dapat terus terjalin, agar pelayanan publik di daerah ini semakin transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.