HALMAHERA SELATAN – Upaya memperkuat kualitas pers daerah terus bergerak ke arah yang lebih terstruktur. Media Center Ika-Togale Halmahera Selatan secara resmi menggandeng Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) sebagai mitra strategis dalam mendorong praktik jurnalistik yang profesional, beretika, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Kolaborasi ini ditandai dengan deklarasi Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kabupaten Halmahera Selatan, yang menjadi momentum penting dalam penguatan ekosistem pers daerah—bukan sekadar sebagai penyalur informasi, tetapi sebagai institusi yang bekerja dengan standar, tanggung jawab, dan visi jangka panjang. (8/2/2026)
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJI, kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PJI Kabupaten Halmahera Selatan secara resmi diketuai oleh Wahid Rajak, dengan Rodi Sipondak sebagai Sekretaris dan Husain Yusuf sebagai Bendahara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPC PJI Kabupaten Halmahera Selatan, Wahid Rajak, menyampaikan bahwa kemitraan antara Media Center Ika-Togale dan PJI lahir dari kesamaan pandangan tentang pentingnya memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang bekerja secara profesional, berimbang, dan bertanggung jawab.
“Deklarasi PJI sekaligus kerja sama dengan Media Center Ika-Togale merupakan komitmen bersama untuk membangun jurnalisme yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, beretika, dan dapat dipertanggungjawabkan. PJI ingin menjadi ruang tumbuh bagi jurnalis yang memilih bekerja dengan martabat dan standar profesional,” ujar Wahid.
Ia menilai Media Center Ika-Togale sebagai ruang kolaboratif yang strategis, karena mampu menjembatani kebutuhan informasi publik dengan kerja jurnalistik yang independen, kritis, serta tetap menjaga jarak profesional dari kepentingan apa pun.
Sementara itu, Ketua Umum PJI Hartanto Boechori menegaskan bahwa profesionalitas merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pers, terutama di tengah dinamika dan tantangan dunia jurnalistik yang semakin kompleks.
“Profesionalitas bukan sekadar jargon, melainkan sikap dan disiplin dalam setiap produk jurnalistik. Di situlah kepercayaan publik terhadap pers dibangun dan dijaga,” kata Hartanto.
Selain profesionalitas, Hartanto juga menekankan pentingnya kekompakan internal organisasi sebagai kekuatan moral dan institusional dalam menjaga marwah profesi wartawan.
“Kekompakan adalah kekuatan. Dengan kebersamaan, PJI akan tumbuh sebagai organisasi yang solid, mandiri, dan relevan bagi masyarakat,” tegasnya.
Latar Belakang PJI
Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) merupakan organisasi profesi kewartawanan yang lahir pada masa reformasi. PJI didirikan pada 20 Agustus 1998 di Surabaya, Jawa Timur, oleh almarhum Darwin Hulalata bersama sejumlah wartawan senior, sebagai respon atas kebutuhan akan pers yang profesional, independen, dan berlandaskan etika.
PJI hadir sebagai wadah perjuangan jurnalis untuk meningkatkan kualitas dan integritas pers, dengan menjadikan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebagai pijakan utama. Organisasi ini bersifat independen, berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Secara kelembagaan, PJI tercatat resmi pada Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor Urut 186 tanggal 25 November 1998.
Dalam perjalanannya, PJI telah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) pertama pada 22 September 2006, serta secara konsisten menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan kualitas jurnalis.
Hingga pertengahan 2025, PJI telah melaksanakan sembilan kali UKW, termasuk UKW ke-9 pada Mei–Juni 2025 di Indramayu, Jawa Barat, bekerja sama dengan lembaga uji kompetensi seperti Universitas Dr. Soetomo (Unitomo).
Dengan terbentuknya kepengurusan DPC PJI Kabupaten Halmahera Selatan serta kolaborasi bersama Media Center Ika-Togale, diharapkan terbangun sinergi yang sehat antara insan pers, pemerintah daerah, dan masyarakat—dengan tetap menjaga independensi, integritas, dan fungsi kontrol sosial pers.(**)
