Maluku Utara — Gelombang serangan buzzer yang menghantam Nazlatun Ukhra Kasuba dan almarhum KH Abdul Gani Kasuba terus membengkak dan memantik keprihatinan luas.
Serangan itu bukan lagi berupa kritik wajar, melainkan kampanye pembusukan karakter yang tersistem, terstruktur, dan masif. Rentetan narasi negatif yang menyerbu ruang digital menunjukkan pola yang terlalu rapi untuk dianggap sebagai reaksi spontan warganet.
Dalam empat hari terakhir, lonjakan serangan digital naik hingga 340%, dengan lebih dari 800 konten negatif diarahkan ke Nazlatun Ukhra Kasuba. Sementara serangan terhadap almarhum KH Abdul Gani Kasuba—yang dikenal sebagai tokoh pemersatu dan mantan Gubernur Maluku Utara—mencapai lebih dari 300 postingan bernada hinaan, distorsi sejarah, dan karakter assassination. (20/11)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akun-akun anonim yang menyerang menunjukkan kesamaan ritme dan script narasi. Aktivitas postingan yang terjadwal—pada jam 08.00–10.00 dan 19.00–22.00—mengindikasikan pola kerja tim digital, bukan akun perorangan.
Pola ini selaras dengan potret umum yang disampaikan Burhanuddin Muhtadi, peneliti politik nasional yang pernah mengulas kerja mesin opini digital.
“Fenomena buzzer biasanya mengikuti insentif politik. Mereka bergerak ketika elite membutuhkan pembentukan opini,” ujarnya dalam satu diskusi publik yang kini relevan dengan konteks Maluku Utara.
Serangan yang menyasar Nazlatun dan almarhum KH Abdul Gani Kasuba pun mengikuti pola tersebut—berjalan serempak, tersinkronisasi, dan diarahkan hanya pada satu keluarga politik yang dianggap “mengganggu arah kepentingan tertentu.”
Meski tidak ada bukti komando langsung, berbagai analis melihat operasi buzzer seperti ini jarang muncul tanpa kepentingan kekuasaan yang sedang bermain di belakang layar. Apalagi, serangan semakin tajam berbarengan dengan memanasnya dinamika politik di Maluku Utara.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, pernah menegaskan
“Buzzer adalah alat kekuasaan. Mereka menyerang siapa pun yang dianggap mengganggu kepentingan politik tertentu. Tidak perlu ada perintah eksplisit, cukup ada insentif.”
Pernyataan itu kini terasa seperti cermin dari apa yang terjadi, ketika figur Nazlatun Ukhra Kasuba muncul di ruang publik, intensitas serangan meningkat drastis. Narasi yang diarahkan pun tidak membahas substansi, melainkan memukul pribadi dan keluarga—sebuah pola intimidasi digital.
Yang paling memantik kemarahan masyarakat adalah serangan buzzer yang ikut menyeret almarhum KH Abdul Gani Kasuba. Serangan terhadap sosok yang telah wafat menunjukkan rendahnya etika politik digital para operator di balik layar.
Filsuf politik nasional Rocky Gerung pernah menggambarkan fenomena ini secara keras:
“Buzzer adalah pasukan pembenci bayaran. Mereka memproduksi kebohongan sebagai industri. Ketika buzzer menyerang sebuah keluarga, itu artinya kekuasaan sedang merasa terganggu.”
Kutipan itu relevan, reputasi panjang dan jasa almarhum diguncang hanya oleh konten-konten rekayasa yang diproduksi anonim.
Serangan buzzer seperti ini juga sejalan dengan analisis Saidiman Ahmad, peneliti politik yang memetakan hubungan buzzer dan kontestasi daerah.
“Buzzer bekerja berdasarkan pesanan. Ketika masuk masa kontestasi politik, mesin buzzer biasanya lebih agresif dan terstruktur.”
Dengan dinamika politik yang memanas dan sejumlah kepentingan daerah yang sedang beradu, tidak mengherankan operasi opini seperti ini kembali menguat.
Begitu pula sesuai dengan peringatan keras Denny Siregar mengenai sisi gelap serangan digital:
“Buzzer berbahaya ketika menyerang tanpa data. Mereka bisa menghancurkan reputasi yang dibangun puluhan tahun hanya dalam semalam.”
Serangan buzzer bukan sekadar persoalan digital; ia merusak demokrasi, meracuni ruang publik, dan mengoyak etika sosial masyarakat Maluku Utara. Masyarakat kini mendesak adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk menelusuri jaringan akun anonim yang memproduksi fitnah dan ujaran kebencian tersebut. Karena operasi opini semacam ini biasanya menyembunyikan agenda kekuasaan yang lebih besar.*
