Maluku Utara – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Provinsi Maluku Utara menggelar High-Level Meeting (HLM) di Hotel Amara, Ternate. (22/3/2025)
Pertemuan ini mengusung tema “Penguatan Kemandirian Pangan untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Ekonomi Daerah”, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, termasuk perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Bank Indonesia, serta pemerintah kabupaten/kota.
HLM ini bertujuan untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui ketahanan pangan serta mendorong percepatan digitalisasi transaksi daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu agenda utama adalah pemaparan materi oleh Kepala Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dr. Bambang Heriyanto, yang turut dihadiri oleh Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba.
Dalam pemaparannya, Dr. Bambang mengungkapkan bahwa penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) dan retribusi melalui transaksi non-tunai menunjukkan capaian yang bervariasi antarwilayah.
Kabupaten Halmahera Selatan mencatat capaian tertinggi dengan 95%, disusul Halmahera Tengah dan Pulau Taliabu sebesar 65%. Sementara itu, Ternate, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara masih berada di bawah 50%, yang menunjukkan perlunya optimalisasi lebih lanjut.
Dr. Bambang juga menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. Ia mengingatkan bahwa dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TP2DD sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah meminta kepala daerah untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai salah satu langkah percepatan digitalisasi. Saat ini, kebijakan tersebut mulai diterapkan di Provinsi Maluku Utara, dengan Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah telah memulai implementasinya, sementara daerah lainnya masih dalam tahap persiapan.
Selain membahas digitalisasi keuangan, forum ini juga menyoroti strategi penguatan kemandirian pangan sebagai pilar stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Diskusi panel yang melibatkan berbagai pihak membahas upaya peningkatan produktivitas pertanian lokal, optimalisasi distribusi bahan pangan, serta dukungan bagi petani dan UMKM dalam rantai pasok pangan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara, Serli Laos, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan sebagai kawasan unggulan dalam pengembangan sektor peternakan, perkebunan, dan pertanian.
“Kami akan memfokuskan pengembangan di tiga wilayah tersebut untuk mewujudkan swasembada pangan sekaligus mendongkrak perekonomian lokal. Pada April mendatang, pihak swasta akan melakukan survei lokasi di masing-masing kabupaten untuk menilai potensi pengembangan sektor ini,” ujar Gubernur Serli.
Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Maluku Utara dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui sinergi antara pengendalian inflasi, digitalisasi keuangan, dan kemandirian pangan.
