Halmahera Selatan — Puluhan warga Desa Geti Lama, Kecamatan Bacan Barat Utara mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Selatan pada Kamis, (21/8/2025).
Dengan wajah penuh amarah dan suara lantang, warga menuntut pencopotan Kepala Desa (Kades) Pelipus Pesu, yang dituding menyelewengkan dana desa sejak 2022–2025.
Aksi yang dikomandoi Ketua BPD Geti Lama, Rudi Samola, didampingi Sekdes Roni Kareci serta anggota BPD, bukan sekadar protes seremonial, tetapi langkah ini adalah perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan yang dibiarkan berlarut-larut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini jeritan rakyat, bukan panggung politik. Kami datang karena sudah muak ditindas,” tegas Rudi.
Dalam tuntutannya, warga membeberkan sederet dosa sang Kades Pelipus Pesu, dari pembangunan PAUD mangkrak, pengadaan bodi desa tak ada wujud, pagar desa lenyap dari realisasi, dana ketahanan pangan yang raib, insentif perangkat desa yang tak dibayarkan selama 22 bulan, bahkan dugaan rekayasa dan manipulasi Dokumen Perencanaan Pembangunan serta Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) setiap Tahun
Lebih dari itu, warga menuding Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, tidak menepati janjinya yang pernah menyatakan akan mencopot Pelipus Pesu.
“Kami datang untuk mengingatkan Bupati agar tidak berhenti pada janji dan ucapan manis, tetapi juga diwujudkan dengan tindakan nyata,” ujar Rudi dengan tegas.
Kasus Geti Lama sejatinya bukan lagi urusan kecil, ini adalah cermin besar yang menampar wajah Pemda Halsel.
Jika desakan rakyat yang sudah berulang kali disuarakan tidak juga ditindaklanjuti, maka yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan Pelipus Pesu, tetapi juga kredibilitas pemerintah Daerah.
Diamnya Pemda sama artinya dengan membiarkan rakyat berteriak di jalanan tanpa jawaban. Lebih dari itu, publik bisa menilai, apakah Pemda Halsel pemimpin sejati yang berani membersihkan sarang korupsi di desa, atau sekadar penonton yang pura-pura tuli?
Di titik inilah, Pemda Halsel di uji komitmennya, berani mencopot Pelipus Pesu berarti berpihak pada rakyat, membiarkan Pelipus tetap berkuasa berarti Pemda ikut melindungi penyalahgunaan.
Pilihan itu sederhana, tapi konsekuensinya sangat besar, karena di balik suara lantang warga Geti Lama, ada harga diri masyarakat Halmahera Selatan yang menunggu jawaban tegas. (WR)
